Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

1791899701721

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

ilustrasi-stop-pungli

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

1791899701721


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

ilustrasi-stop-pungli

PLTP Ijen Hasilkan Listrik, Pemkab Bondowoso Tagih Dampak Nyata

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

Jalan, Kopi, dan Akses Energi Perlu Perhatian

BONDOWOSO – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen diharapkan tidak hanya menghasilkan energi listrik, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendorong agar pengembangan proyek strategis nasional (PSN) tersebut diikuti dengan pembenahan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi desa terdampak, perluasan akses listrik, hingga pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung hilirisasi kopi lokal.

Pemkab Bondowoso menilai, keberhasilan proyek energi terbarukan tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkitan listrik dan investasi yang ditanamkan. Manfaatnya juga perlu dirasakan langsung oleh warga di sekitar kawasan operasional, terutama melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan terbukanya peluang ekonomi baru.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Selasa (20/10/2026).

Rapat tersebut diikuti secara daring dari Command Center Setda Bondowoso. Sekda hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Bondowoso.

Dalam forum tersebut, Pemkab Bondowoso menyampaikan apresiasi kepada PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) atas investasi dan kontribusinya dalam pengembangan PLTP Ijen.

Namun, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar keberadaan proyek strategis nasional itu memberikan dampak yang lebih luas, bukan hanya terhadap indikator pembangunan makro, melainkan juga kehidupan masyarakat di kawasan terdampak.

Jalan Kawasan Ijen Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Bondowoso adalah kondisi infrastruktur jalan menuju dan di sekitar kawasan Ijen. Tingginya mobilisasi kendaraan berat untuk menunjang operasional PLTP membutuhkan dukungan jalan yang memadai, aman, dan terpelihara secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kawasan Ijen memiliki fungsi strategis sebagai pusat pengembangan energi panas bumi sekaligus bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Karena itu, peningkatan aktivitas industri energi perlu berjalan seiring dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata.

Pemkab Bondowoso mengusulkan dukungan konkret pemerintah pusat untuk mempercepat program preservasi dan peningkatan kualitas jalan kawasan Ijen.

Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas proyek tidak terpisah dari kebutuhan pembangunan wilayah, termasuk akses warga, distribusi hasil pertanian, dan pergerakan wisatawan.

Kabupaten Bondowoso selama ini juga menerima manfaat fiskal dari pengusahaan panas bumi melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam panas bumi dan bonus produksi. Penerimaan tersebut telah dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor infrastruktur.

Meski demikian, Pemkab berharap manfaat PLTP Ijen tidak berhenti pada penerimaan daerah. Dampak pembangunan perlu semakin terlihat melalui perbaikan akses jalan, peningkatan aktivitas ekonomi, dan terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat setempat.

Selain infrastruktur, pemberdayaan masyarakat di desa sekitar wilayah operasional juga menjadi perhatian. Salah satu wilayah yang disorot adalah Desa Kalianang, yang disebut sebagai desa ring satu sekaligus desa binaan.

Pemkab Bondowoso mendorong peningkatan koordinasi dan penguatan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring pengembangan PLTP Ijen.

Pemberdayaan tersebut diharapkan tidak sekadar berupa kegiatan seremonial atau program jangka pendek. Pemerintah daerah menginginkan adanya upaya berkelanjutan yang dapat memperkuat kapasitas warga, membuka peluang usaha, serta meningkatkan nilai ekonomi potensi lokal.

Bagi masyarakat di sekitar proyek, keberhasilan pembangunan energi terbarukan semestinya juga tercermin dari meningkatnya kesempatan kerja dan usaha, membaiknya akses terhadap layanan dasar, serta berkembangnya kegiatan ekonomi desa.

Panas Bumi Diusulkan untuk Hilirisasi Kopi
Terobosan lain yang diusulkan Pemkab Bondowoso adalah kajian pemanfaatan langsung energi panas bumi atau direct use untuk mendukung sektor produktif, khususnya hilirisasi industri kopi.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Republik Kopi, Bondowoso memiliki komoditas unggulan Kopi Arabika Ijen-Raung yang berpotensi dikembangkan melalui penguatan teknologi pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk.

1791899701721

Pemkab mengusulkan agar pemerintah pusat memfasilitasi kajian teknis dan ekonomi, termasuk kemungkinan pembangunan proyek percontohan pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung industri kopi masyarakat.

Apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan teknis dan keekonomian, pemanfaatan energi termal tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk mendukung proses pengolahan kopi. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal, membuka peluang kerja, serta meningkatkan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri pengolahan di kawasan Ijen.

Namun, penerapan skema tersebut masih memerlukan kajian komprehensif, terutama terkait ketersediaan sumber panas, kebutuhan teknologi, biaya investasi, efisiensi operasional, dan model bisnis yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, usulan hilirisasi kopi berbasis energi panas bumi masih berada pada tahap penjajakan dan belum dapat dipandang sebagai program yang siap diterapkan.

Dorong Sambungan Listrik Gratis bagi Warga Prasejahtera

Pemkab Bondowoso juga mengusulkan penguatan bantuan sambungan listrik bagi rumah tangga prasejahtera di desa-desa sekitar kawasan operasional PLTP Ijen.
Usulan tersebut diarahkan untuk memperluas akses energi sekaligus memastikan pembangunan sektor panas bumi berjalan beriringan dengan pemerataan pelayanan dasar.

Pemkab mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan pengelola PLTP Ijen, dan PT PLN (Persero). Kerja sama itu diharapkan dapat mencakup bantuan biaya penyambungan listrik bagi rumah tangga prasejahtera, penyediaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan desa, serta penguatan keandalan pasokan listrik bagi fasilitas publik dan sosial di perdesaan.

Perluasan akses listrik dinilai penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, realisasi program tersebut tetap memerlukan pembahasan mengenai mekanisme bantuan, sasaran penerima, serta dukungan pembiayaan dari para pihak terkait.

Kementerian ESDM Buka Ruang Kajian
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Dr. Priatin Hadi Wijaya, S.T., M.T., menyatakan bahwa usulan mengenai dukungan masyarakat, perluasan akses listrik, dan pemanfaatan langsung panas bumi akan ditindaklanjuti melalui kajian serta pembahasan lintas kementerian.

Menurut Priatin, pengembangan direct use merupakan salah satu upaya untuk memperluas manfaat energi panas bumi di luar pembangkitan listrik. Ia menyambut baik usulan dari kawasan Ijen dan menekankan perlunya kajian menyeluruh yang mempertimbangkan kondisi teknis, kebutuhan riil masyarakat, serta potensi pertumbuhan ekonomi lokal.

Pernyataan tersebut membuka ruang pembahasan lebih lanjut, meskipun realisasi pemanfaatan langsung panas bumi masih bergantung pada hasil kajian dan koordinasi antarpihak.

Sementara itu, Senior Manager External Relation sekaligus Corporate Secretary Medco Power Indonesia, Ibnu Nurzaman, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung pengembangan UMKM kopi lokal di Bondowoso.

Dukungan tersebut, menurut Ibnu, mencakup pendampingan pemasaran, penguatan merek (branding), pelatihan, hingga promosi produk pada berbagai ajang internasional.

Terkait usulan pemanfaatan langsung energi panas bumi, Ibnu menjelaskan bahwa operasional PLTP Ijen saat ini difokuskan pada optimalisasi uap dan brine untuk pembangkitan listrik. Kendati demikian, pihaknya terbuka terhadap peluang studi bersama konsultan ahli serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna mengidentifikasi kelayakan teknis dan ekonomi pengembangan direct use pada masa mendatang.

Tantangan Berikutnya: Mengubah Usulan Menjadi Manfaat Nyata

Rapat monitoring dan evaluasi tersebut menjadi ruang bagi Pemkab Bondowoso untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pengembangan PLTP Ijen. Sejumlah usulan telah mengemuka, mulai dari perbaikan jalan, pemberdayaan desa ring satu, pemanfaatan panas bumi untuk hilirisasi kopi, hingga perluasan akses listrik bagi warga prasejahtera.

Tahap berikutnya adalah memastikan usulan tersebut ditindaklanjuti melalui kajian, pembagian peran yang jelas, dukungan pendanaan, dan program yang terukur.

Sinergi antara pemerintah pusat, Pemkab Bondowoso, PT Medco Cahaya Geothermal, Medco Power Indonesia, dan PLN diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran proyek strategis nasional, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan PLTP Ijen tidak hanya berkaitan dengan energi listrik yang dihasilkan. Bagi Bondowoso, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana proyek tersebut mampu mendorong perbaikan infrastruktur, memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah kopi lokal, dan memperluas akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan.

ilustrasi-stop-pungli

Strategi 4K Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

 

Bupati Bondowoso Tegaskan Pengendalian Inflasi Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas, Quick Wins 2027 Harus Berdampak Nyata

BONDOWOSO, TAPALKUDAPOST – Bupati Bondowoso Dr. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menegaskan pengendalian inflasi daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan penyusunan dokumen semata. Kebijakan yang dirumuskan harus diwujudkan melalui langkah konkret agar mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bondowoso di Sabha Bina Praja, kompleks Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Kinerja TPID melalui Evaluasi dan Coaching Laporan OPS sebagai Dasar Penyusunan Quick Wins Program TPID Tahun 2027.”

Bupati mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar rutinitas administratif ataupun upaya memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, pengendalian inflasi merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, saya mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Kemenko Perekonomian RI, tim juri, dan akademisi ISEI Jember atas kemitraan serta pendampingan yang sangat berharga bagi daerah kita,” ujarnya.

Menurut Bupati, stabilitas harga memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga pangan meningkat tanpa diimbangi kemampuan daya beli, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur TPID memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Strategi 4K Jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Bupati menekankan pentingnya penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Keempat aspek tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan. Pengendalian harga tidak akan optimal apabila pasokan terganggu, distribusi tersendat, atau komunikasi antarlembaga tidak berjalan efektif.

Selain itu, tata kelola administrasi dan dokumentasi kebijakan juga harus diperkuat. Kelengkapan dokumen bukan semata-mata untuk memenuhi kriteria penilaian TPID Award, melainkan bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.

“Disiplin dokumen bukan hanya pemenuhan kriteria penilaian TPID Award, melainkan wujud nyata akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik atas kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.

Quick Wins 2027 Jangan Sekadar Program Seremonial

Bupati juga meminta tim teknis TPID memanfaatkan kegiatan evaluasi, coaching, dan peningkatan kapasitas untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus merumuskan terobosan yang aplikatif pada 2027.

Ia berharap program Quick Wins yang disusun tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi memiliki sasaran jelas, dapat dilaksanakan, dan memberikan dampak terhadap stabilitas harga serta perekonomian masyarakat.

1791899701721

Evaluasi kinerja, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk memperbaiki strategi yang belum optimal. Setiap rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur, dengan pembagian peran dan tindak lanjut yang jelas.

Ditegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, dokumen, atau rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran pentingnya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keterjangkauan harga dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Saya menekankan agar seluruh rekomendasi yang disepakati hari ini tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan di atas kertas. Setiap keputusan harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan demi menghadirkan rasa tenang dan kepastian harga bagi masyarakat,” tandasnya.

Harga Sejumlah Komoditas Perlu Dicermati

Dalam materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sejumlah komoditas pangan di Bondowoso tercatat memiliki harga di atas rata-rata Jawa Timur. Komoditas itu meliputi beras, daging ayam ras, dan cabai merah, dengan selisih terbesar dilaporkan terjadi pada beras.

Sebaliknya, harga cabai rawit merah, ikan tongkol, dan bawang putih tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemantauan harga secara berkala dan langkah pengendalian yang disesuaikan dengan karakteristik setiap komoditas.

Namun, angka selisih harga secara terperinci masih perlu dipastikan berdasarkan data resmi agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

Pemerintah daerah bersama TPID diharapkan terus memperkuat pemantauan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan para pelaku usaha dan pemasok untuk mengantisipasi gejolak harga.

Stabilitas harga juga menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pembangunan daerah. Dengan perekonomian Bondowoso yang ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, pengendalian inflasi perlu terhubung dengan upaya memperkuat produksi, memperlancar rantai pasok, serta menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

Sinergi Harus Bermuara pada Kesejahteraan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kemitraan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah pusat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas TPID.

Melalui HLM dan Capacity Building ini, evaluasi kinerja TPID diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam serta program pengendalian inflasi 2027 yang terarah dan dapat dilaksanakan.

Bagi masyarakat, keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan ditentukan oleh seberapa baik dokumen disusun, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan memastikan pasokan tersedia ketika dibutuhkan.

Bupati pun secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya berharap sinergi seluruh pihak membawa keberkahan, stabilitas, dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso.
Kini, tantangan TPID bukan sekadar merumuskan program baru, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar dijalankan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

ilustrasi-stop-pungli

Bidik Akar Persoalan Stunting, Bondowoso Evaluasi Program dari Hulu Hingga Hilir

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pembinaan dan pengawasan (binwas) serta evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program penanganan stunting tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) serta Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kecamatan Semester I Tahun 2026 tersebut dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026) di empat lokasi, yakni Kecamatan Sukosari, Sumber Wringin, Wonosari, dan Tapen dan Kecamatan lain sesuai jadwal dari tanggal 14 Oktober hingga 23 Oktober 2026.Kegiatan tersebut melibatkan ,Bapperida,Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AKB Bondowoso.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso melalui Ani Farmadiani, SST., Bdn., M.M., Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KSPPKB) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, menjadi salah satu unsur yang berperan dalam penguatan koordinasi dan evaluasi program tersebut.

Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk memetakan capaian program, mengidentifikasi hambatan di masing-masing kecamatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih efektif dan terukur.

“Evaluasi tak boleh berhenti pada laporan
penanganan stunting membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan sejak dini, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,”ungkap Ani Farmadiani.

Karena itu kata Ani , keterlibatan lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan setiap intervensi menjangkau kelompok sasaran yang tepat.

Dalam kerangka pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2026, pemerintah daerah melakukan peninjauan terhadap 31 indikator kinerja yang mencakup enam kelompok sasaran.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan program sekaligus mengungkap kesenjangan layanan yang masih perlu dibenahi.

“Evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan pelaporan. Data dan informasi yang dihasilkan,dari pelaksanaan intervensi di 23 kecamatan perlu dimanfaatkan,tidak hanya untuk memenuhi pelaporan pada sistem aksi konvergensi tetapi juga untuk dasar dalam  mengidentifikasi kesenjangan layanan,menentukan lokasi dan sasaran prioritas,memperbaiki desain intervensi serta memastikan penganggaran daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran ,”paparnya

1791899701721

Pokok pendekatan yang ditekankan menurut Ani,dalam kerangka kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut.
Camat Diminta Petakan Persoalan dan Inovasi.Dalam pelaksanaannya, setiap kecamatan diminta memaparkan perkembangan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting hingga Semester I Tahun 2026.

“Ya meliputi data stunting per desa, capaian 31 indikator konvergensi, penganggaran, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, hingga inovasi yang telah dilakukan,” tegasnya.

Selain capaian, kecamatan kata Ani , juga perlu mengidentifikasi persoalan yang menghambat pelaksanaan program, menjelaskan langkah yang telah ditempuh, serta menyusun rencana tindak lanjut yang realistis.

“Forum ini turut melibatkan unsur puskesmas, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kepolisian, TNI, Kantor Urusan Agama (KUA), dan PKK. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjangkau keluarga berisiko stunting,” ungkapnya.

Selain itu kata Ani ,pembahasan juga melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Dinas Kesehatan, serta Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso.

“Hasil nonitoring semester I tahun 2026 ini dan diharapkan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan. Dengan mekanisme tersebut, intervensi yang belum efektif dapat segera diperbaiki,”terangnya.

Sementara program yang menunjukkan hasil positif dapat diperkuat. Tantanganyabadalah memastikan rekomendasi hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

“Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi dan rapat evaluasi. Konsistensi pelaksanaan program, ketepatan data, kualitas layanan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar upaya pencegahan memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan anak-anak di Bondowoso,”katanya.

Melalui pembinaan dan pengawasan di 23 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi secara berkelanjutan, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

ilustrasi-stop-pungli

HUT ke-62 Golkar: Elektabilitas 9,1 Persen, Ali Mufthi Pilih Perkuat Konsolidasi dan Aksi Sosial

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

SURABAYA – Partai Golongan Karya (Golkar) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 pada Selasa (20/10/2026), di tengah hasil survei nasional yang menempatkannya di posisi ketiga dalam elektabilitas partai politik.

Alih-alih menggelar perayaan mewah, DPD Partai Golkar Jawa Timur memilih mengisi momentum hari jadi dengan kegiatan sosial, penguatan organisasi, dan agenda yang menyasar generasi muda.

Berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, elektabilitas Golkar tercatat sebesar 9,1 persen.

Angka tersebut berada di bawah Partai Gerindra yang memperoleh 22,9 persen dan PDI Perjuangan (PDIP) sebesar 13,4 persen. Hasil survei ini menggambarkan preferensi responden pada periode pengumpulan data, bukan hasil pemilihan umum.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menyambut positif hasil tersebut. Ia menyebut sejumlah lembaga survei bahkan mencatat elektabilitas Golkar berada di kisaran 10,4 hingga 10,8 persen. Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Ali dan belum disertai rincian lembaga survei maupun metodologi dalam keterangan yang tersedia.

“Ini sesuatu yang menggembirakan buat kita di Jawa Timur, Golkar Jawa Timur, bahwa pergerakan Golkar diapresiasi oleh masyarakat,” ujar Ali saat peringatan HUT ke-62 Golkar di Kantor DPD Golkar Jatim, Selasa (20/10/2026).

Menurut Ali, capaian elektabilitas tersebut menjadi dorongan bagi partainya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan. Ia berharap Golkar terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan menjalankan peran politik yang berpihak pada kepentingan publik.

Tak Ingin Berpesta Mewah, Golkar Pilih Kegiatan Sosial

Peringatan HUT ke-62 Golkar di Jawa Timur diisi dengan sejumlah kegiatan sosial. Agenda diawali dengan ziarah ke makam pahlawan dan para tokoh pendiri Golkar, kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran serta pembagian bantuan sembako.

Golkar Jatim juga menjadwalkan penyaluran sembako ke sejumlah panti di Surabaya dan Sidoarjo. Selain itu, pengobatan gratis direncanakan berlangsung pada 24 Oktober 2026.

1791899701721

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya partai untuk memperingati hari jadi dengan aktivitas yang menyentuh masyarakat secara langsung. Meski demikian, dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat akan bergantung pada pelaksanaan, jangkauan penerima manfaat, serta keberlanjutan program.

Ali menegaskan, peringatan hari jadi partai tidak semestinya menjadi ajang menghamburkan anggaran untuk kemewahan. Menurut dia, kegiatan sosial lebih layak mendapat perhatian dalam momentum tersebut.

“Enggak boleh foya-foya itu. Kemewahan-kemewahan diketok sana,” katanya.

Bidik Generasi Muda Lewat Olahraga

Selain kegiatan sosial, Golkar Jatim menyiapkan agenda olahraga untuk memperluas keterlibatan masyarakat, terutama kalangan pemilih pemula. Salah satu kegiatan yang direncanakan ialah pertandingan mini soccer.

Partai tersebut juga menyiapkan Golkar Run, meskipun tanggal pelaksanaannya belum diumumkan.

Agenda olahraga ini menjadi salah satu cara yang dipilih Golkar Jatim untuk membangun interaksi dengan generasi muda di luar kegiatan politik formal.

Pelaksanaannya sekaligus akan menjadi kesempatan bagi partai untuk menunjukkan sejauh mana komitmen mendekatkan diri kepada masyarakat diwujudkan dalam kegiatan nyata.

Memasuki usia ke-62, Golkar menghadapi dua pekerjaan yang berjalan beriringan: menjaga dukungan publik dan memastikan konsolidasi organisasi tidak berhenti pada momentum perayaan. Hasil survei dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, tetapi keberlanjutan kepercayaan masyarakat tetap perlu ditopang oleh kerja nyata, keterbukaan, serta program yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

ilustrasi-stop-pungli

Unik, Ipuk Lantik 68 Pejabat di Pasar Banyuwangi, Camat Ditantang Hentikan Ego Sektoral

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BANYUWANGI, TAPALKUDA POST – Pelantikan pejabat pemerintahan tak selalu berlangsung di ruang berpendingin udara atau aula gedung pemerintahan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memilih Pasar Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, sebagai lokasi pelantikan 68 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Senin (19/10/2026).

Pemilihan pasar sebagai lokasi pelantikan menghadirkan suasana berbeda dalam agenda birokrasi yang biasanya berlangsung formal. Namun, di balik tempat yang tak lazim itu, Ipuk menyampaikan pesan tegas: rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ipuk meminta para pejabat yang dilantik tidak terjebak dalam rutinitas administratif dan formalitas jabatan. Mereka dituntut mampu menggerakkan tim, menyelesaikan persoalan, serta melahirkan inovasi yang berdampak nyata.
“Jangan terpaku pada formalitas, tapi harus bisa menggerakkan tim, menyelesaikan masalah, dan melahirkan inovasi.

Gunakan kewenangan secara tepat, sederhanakan proses yang berbelit, dan pastikan setiap inovasi memberikan perbaikan yang nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ipuk.

Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan semata-mata pada jabatan yang disandang, melainkan pada kemampuan menerjemahkan kewenangan menjadi pelayanan publik yang lebih baik.
Dua Kepala OPD Bergeser, Delapan Camat Dilantik

Dalam rotasi tersebut, dua pejabat menempati posisi strategis di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Choiril Ustadi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), setelah sebelumnya menjabat Inspektur Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, Amir Hidayat dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Kesehatan.

Selain pergeseran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pelantikan juga mencakup delapan camat. Di antaranya, Ainur Rofik sebagai Camat Muncar, Budi Wahono sebagai Camat Kabat, dan Titik Handayani sebagai Camat Cluring.
Sebanyak 13 pejabat lainnya juga dilantik sebagai sekretaris kecamatan.

Pengisian dan rotasi jabatan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi pemerintahan daerah. Tantangannya, para pejabat baru harus mampu menunjukkan kinerja terukur, terutama dalam menjawab persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Camat Diminta Runtuhkan Sekat Ego Sektoral

Ipuk secara khusus menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan. Menurut dia, camat tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu memastikan berbagai unit pelayanan dan pelaksana teknis bergerak dalam satu arah.

Unit kerja yang berada dalam koordinasi di wilayah kecamatan meliputi puskesmas, UPTD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP), UPTD Pengairan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Satuan Koordinator Wilayah Pendidikan (Satkorwildik), hingga SMP negeri dan SD negeri.

1791899701721

Ipuk meminta seluruh unsur tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri dengan mengedepankan kepentingan sektoral masing-masing.

“Tidak ada lagi yang boleh bekerja sendiri-sendiri atau berjalan dalam tempurung ego sektoral. Camat melakukan evaluasi rutin lintas komponen ini minimal satu bulan sekali, baik secara offline maupun online,” pintanya.

Arahan itu menempatkan camat sebagai penghubung koordinasi pelayanan publik di wilayahnya. Evaluasi berkala diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah, mencegah tumpang tindih pekerjaan, dan memperkuat kolaborasi antarlembaga.

Namun, efektivitas koordinasi tersebut pada akhirnya perlu dibuktikan melalui hasil nyata, bukan sekadar rapat rutin dan laporan administratif.

Muncar Disorot, Sampah Muara dan Sungai Kalimati Harus Tuntas
Perhatian khusus diberikan kepada Camat Muncar. Ipuk meminta agar persoalan sampah, terutama di kawasan muara dan Sungai Kalimati, ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan agar penanganan sampah tidak hanya dilakukan ketika tumpukan sudah mengganggu lingkungan atau menjadi sorotan publik. Pengawasan rutin dan tindakan tegas terhadap titik-titik rawan pembuangan sampah liar harus menjadi bagian dari upaya pencegahan.

“Saya minta pembersihan sampah jangan reaktif saat menumpuk saja. Lakukan pengawasan rutin dan tindakan tegas di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Buktikan Muncar bisa berubah menjadi kawasan pesisir yang bersih, tertata, dan produktif,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi camat yang baru dilantik untuk mengubah pola penanganan sampah dari sekadar respons sesaat menjadi sistem pengelolaan yang konsisten.

Kawasan muara dan Sungai Kalimati membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga pengawasan, pencegahan pembuangan liar, serta keterlibatan berbagai pihak.

Pelantikan di pasar boleh jadi menjadi pembeda dari seremoni birokrasi pada umumnya. Akan tetapi, ukuran keberhasilannya tetap terletak pada apa yang terjadi setelah pelantikan: apakah pelayanan semakin efektif, koordinasi semakin solid, dan persoalan masyarakat benar-benar terselesaikan.

Bagi 68 pejabat yang baru dilantik, pesan Ipuk jelas: jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.

ilustrasi-stop-pungli

Potensi Bondowoso Memikat Kamerun, Pertanian Organik dan Wisata Dibidik untuk Kerja Sama

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Peluang kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan pemerintah daerah di Kamerun mulai dijajaki. Delegasi Kamerun yang dipimpin Monsieur Yedi Arman, Wali Kota Bibemi, tertarik mempelajari pengembangan destinasi wisata, pengelolaan pertanian organik, serta pemanfaatan teknologi yang dinilai dapat menjadi referensi bagi pembangunan daerah mereka.

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi ajang melihat potensi wisata Bondowoso. Delegasi Kamerun juga ingin menggali ide, inovasi, dan kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengelola sumber daya lokal agar memiliki nilai ekonomi dan daya tarik yang lebih besar.

Ketertarikan itu muncul karena Kamerun memiliki sejumlah potensi yang dinilai serupa dengan Indonesia. Namun, menurut penjelasan yang disampaikan dalam rangkaian kunjungan, masih terdapat peluang bagi Kamerun untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan potensi tersebut secara lebih optimal.

“Tujuan kunjungan ini adalah menjalin kerja sama antara pemerintah daerah di Kamerun dan Bondowoso, khususnya dalam pengembangan situs wisata. Di Kamerun sebenarnya juga ada tempat yang mirip seperti ini. Mereka ingin mengetahui bagaimana Indonesia bisa mengembangkan destinasi wisata dengan pengelolaan yang baik, sehingga bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di sana,” demikian penjelasan mengenai tujuan kunjungan delegasi tersebut.

Transfer Kompetensi dan Teknologi Jadi Fokus

Salah satu bentuk kerja sama yang diharapkan adalah transfer kompetensi dan teknologi. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah di Kamerun.

Kesamaan karakteristik dan potensi antara Indonesia dan Kamerun menjadi salah satu alasan bagi delegasi untuk mempelajari pengalaman Indonesia. Pembelajaran tersebut diharapkan tidak berhenti pada pengamatan, tetapi dapat dikembangkan menjadi penerapan yang sesuai dengan kebutuhan daerah asal.

“Bentuk kerja sama yang diinginkan sebenarnya adalah transfer kompetensi. Kamerun dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, tetapi Indonesia sudah mengembangkan sejumlah potensi lebih jauh. Karena itu, Kamerun ingin belajar dari pengalaman Indonesia,” demikian keterangan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.

Selain peningkatan kompetensi, transfer teknologi juga menjadi perhatian. Delegasi Kamerun ingin mempelajari penerapan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan sektor-sektor potensial, terutama pertanian.

1791899701721

Menurut penjelasan tersebut, Kamerun telah memiliki praktik pertanian organik. Namun, masih terdapat peluang untuk mempelajari teknologi dan metode pengelolaan yang lebih mutakhir, sehingga pengembangan pertanian dapat berjalan lebih efektif.

Pertanian Organik Jadi Ruang Pertukaran Pengetahuan

Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak. Kunjungan ke situs pertanian organik di Bondowoso memberikan kesempatan bagi delegasi untuk melihat praktik pengelolaan pertanian sekaligus mempelajari kemungkinan penerapan teknologi yang relevan.

Pertukaran pengetahuan tersebut berpotensi mencakup metode budidaya, pengelolaan lahan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas pelaku pertanian. Namun, bentuk program dan teknologi yang akan diterapkan masih perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua pihak.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga membuka peluang pertukaran pengalaman mengenai kreativitas masyarakat, pengelolaan destinasi, serta penguatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.

Jika ditindaklanjuti secara konkret, penjajakan ini dapat menjadi pintu masuk bagi hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Bondowoso berpeluang memperluas jejaring internasional, sedangkan Kamerun dapat memperoleh referensi pengembangan sektor wisata dan pertanian dari pengalaman Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan ketertarikan tersebut menjadi program nyata. Pertukaran kompetensi dan teknologi membutuhkan tindak lanjut yang terukur, mulai dari kesepakatan bidang prioritas, penyusunan program, hingga penentuan pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya.

 

ilustrasi-stop-pungli

Delegasi Kamerun Tertarik Belajar Pengembangan Wisata dan Pertanian Organik di Bondowoso

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pemerintah Kota Dhiang, Kamerun, menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kerja sama tersebut diarahkan pada pertukaran kompetensi, transfer teknologi, serta pengembangan potensi daerah, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian.

Kunjungan Wali Kota Dhiang, Monsieur Belinga, menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengelola potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Dalam kunjungan ke salah satu situs wisata di Bondowoso, Belinga menunjukkan ketertarikan terhadap cara Indonesia mengembangkan destinasi wisata. Menurutnya, Kamerun juga memiliki potensi wisata serupa yang dapat dikembangkan dengan pendekatan dan pengelolaan yang lebih baik.

“Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama antara pemerintah daerah di Kamerun dan Bondowoso, khususnya dalam pengembangan situs wisata. Di Kamerun, sebenarnya terdapat potensi yang mirip. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana Indonesia mengembangkan destinasi wisata seperti ini,” demikian penjelasan mengenai tujuan kunjungan tersebut,Senin,19/10/2026.

Ketertarikan itu tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga mencakup ide, inovasi, dan kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengembangkan potensi daerah. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Kamerun untuk diterapkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Fokus pada Transfer Kompetensi dan Teknologi

Selain sektor pariwisata, pertanian menjadi salah satu bidang utama yang ingin dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak. Kamerun dan Indonesia dinilai memiliki sejumlah kesamaan potensi, terutama dalam bidang pertanian.

1791899701721

Namun, Indonesia dipandang telah mengembangkan sejumlah praktik dan teknologi yang dapat dipelajari untuk mendukung kemajuan sektor tersebut.
“Bentuk kerja sama yang diinginkan pada dasarnya adalah transfer kompetensi dan transfer teknologi.

Kamerun dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, tetapi Indonesia sudah berhasil mengembangkan sejumlah potensi secara lebih jauh. Karena itu, kami ingin belajar dari pengalaman Indonesia,” demikian penjelasan mengenai arah kerja sama yang diharapkan.

Penguatan kerja sama juga mencakup pemanfaatan teknologi pertanian. Dalam kunjungan ke situs pertanian organik, rombongan melihat peluang untuk mempelajari penerapan teknologi dan sistem pengelolaan pertanian yang dinilai dapat mendukung peningkatan produktivitas.

Kamerun sendiri telah memiliki praktik pertanian organik, tetapi masih terbuka peluang untuk meningkatkan penerapan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia. Pertukaran pengetahuan dengan Indonesia diharapkan dapat membantu memperluas wawasan serta mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih modern.

Melalui penjajakan kerja sama tersebut, kedua pihak berpeluang membangun hubungan yang saling menguntungkan, mulai dari pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan inovasi di bidang pertanian dan pariwisata.

Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada kunjungan dan pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program konkret yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

ilustrasi-stop-pungli

Sekda Kota Puma Kamerun Kagumi Bondowoso: Modernisasi Harus Sejalan dengan Kelestarian Alam dan Budaya

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Kekayaan alam dan budaya Kabupaten Bondowoso menarik perhatian delegasi Kamerun. Bukan semata-mata karena potensi sumber daya alamnya, tetapi juga karena pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan keberlangsungan budaya lokal.

Sekretaris Daerah Kota Puma, Kamerun, Madam Passions, menyampaikan bahwa salah satu hal yang menarik dari Bondowoso adalah upayanya mengembangkan potensi alam tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya masyarakat.

Menurutnya, modernisasi tidak seharusnya membuat suatu daerah kehilangan karakter maupun merusak kekayaan alam yang menjadi modal pembangunan.

“Hal yang benar-benar menarik dari Bondowoso adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki dengan tetap mempertahankan unsur alam dan budayanya,” ujar Madam Passions,Senin ,19/10/2026.

Ia menilai, pengembangan daerah perlu diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya, kemajuan ekonomi dan modernisasi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh di tengah masyarakat.

Bagi Madam Passions, tantangan pembangunan bukan sekadar menciptakan perubahan, melainkan memastikan perubahan tersebut tidak mengorbankan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

“Memodernisasi tanpa merusak, bagaimana menciptakan perkembangan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

1791899701721

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Peluang Pertukaran Pengalaman
Ketertarikan delegasi Kamerun terhadap pendekatan pengembangan potensi daerah di Bondowoso membuka ruang pertukaran pengalaman, khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam, pengembangan pariwisata berbasis lingkungan, serta pelestarian budaya lokal.

Bondowoso memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian daerah. Namun, pemanfaatannya membutuhkan perencanaan yang matang agar nilai ekonomi yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Pandangan Madam Passions menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari perubahan fisik maupun peningkatan aktivitas ekonomi. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan budaya juga perlu menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, modernisasi idealnya tidak menghapus kekhasan daerah, tetapi justru memperkuat identitas lokal sekaligus membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketertarikan delegasi Kamerun tersebut dapat menjadi awal pertukaran gagasan antara kedua pihak. Adapun bentuk kerja sama konkret dan tindak lanjutnya masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

ilustrasi-stop-pungli

Delegasi Kamerun Kagumi Olahan Singkong dan Kopi Bondowoso, Peluang Tembus Pasar Afrika Terbuka

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Kunjungan delegasi Pemerintah Daerah Kamerun ke Kabupaten Bondowoso membuka peluang baru bagi pengembangan produk unggulan daerah.

Dua komoditas yang mencuri perhatian delegasi adalah singkong beserta beragam produk olahannya dan kopi lokal yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui penjajakan kerja sama ekonomi.

Tomy Lutvan Abqary, diplomat yang bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yaoundé, Kamerun, mengungkapkan bahwa delegasi Kamerun menunjukkan ketertarikan terhadap produk turunan singkong yang disajikan dalam kunjungan tersebut. Kopi Bondowoso juga menjadi salah satu produk yang berpotensi diperkenalkan lebih jauh kepada pasar Afrika.

Menurut Tomy, ketertarikan itu muncul ketika delegasi mencicipi berbagai olahan singkong, mulai dari tape manis hingga aneka kue dan puding. Mereka menilai produk tersebut menarik karena singkong juga menjadi komoditas yang dikenal di Kamerun, tetapi pengolahannya dapat dikembangkan lebih beragam.

“Di sana mereka juga memiliki komoditas singkong. Namun, ketika melihat berbagai produk olahannya, seperti tape manis, kue berbahan singkong, dan puding, mereka cukup kagum,” ungkap Tomy di wisata Teduh Glamping,Senin ,19/10/2026.

Ketertarikan tersebut menjadi peluang bagi Bondowoso untuk memperkenalkan nilai tambah produk pertanian lokal. Bukan sekadar menjual bahan mentah, pengembangan produk olahan berpotensi membuka ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

KBRI Yaoundé Petakan Mitra Potensial
Tomy menjelaskan, kunjungan delegasi Kamerun ke Bondowoso merupakan bagian dari upaya KBRI Yaoundé mengidentifikasi pemerintah daerah yang memiliki potensi dan kesesuaian dengan kebutuhan delegasi.

Pada tahun ini, KBRI Yaoundé mengidentifikasi tiga mitra pemerintah daerah yang dinilai sesuai. Selain Bondowoso, delegasi juga dijadwalkan mengunjungi Probolinggo dan satu wilayah lain di Tangerang Selatan.

Pemetaan tersebut dilakukan untuk mempertemukan kebutuhan delegasi Kamerun dengan potensi daerah di Indonesia. Dengan pendekatan itu, kunjungan diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengalaman, tetapi dapat berkembang menjadi penjajakan kerja sama yang memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak.

Komitmen Dagang Diklaim Naik Menjadi US$60 Juta

Tomy menyebut peluang kerja sama ekonomi dengan Kamerun masih terbuka lebar. Menurut dia, KBRI Yaoundé terus mengupayakan berbagai saluran untuk memperkenalkan potensi Indonesia, termasuk produk dan peluang bisnis, kepada mitra di Kamerun.

Ia menggambarkan Kamerun sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa dan posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi menuju sejumlah negara di kawasan sekitarnya. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin menjajaki pasar Afrika.

1791899701721

Tomy juga memaparkan perkembangan komitmen dagang yang dihimpun dalam kegiatan promosi bisnis sebelumnya. Tahun lalu, ketika KBRI membawa sekitar 30 delegasi pebisnis Kamerun, komitmen dagang yang disebut berhasil dihimpun mencapai US$19,5 juta.

Pada tahun ini, jumlah delegasi disebut meningkat menjadi hampir 85 orang, sementara nilai komitmen dagang yang disampaikan Tomy naik menjadi US$60 juta.

Angka tersebut menunjukkan adanya peluang yang dapat dijajaki pelaku usaha Indonesia. Namun, komitmen dagang tidak serta-merta berarti seluruh transaksi telah terealisasi.

Tindak lanjut, kesesuaian produk, standar mutu, harga, serta kesiapan distribusi tetap menjadi faktor penting untuk memastikan peluang itu berujung pada perdagangan nyata.

Tomy menegaskan, KBRI Yaoundé membuka ruang bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha yang tertarik menjajaki pasar Afrika. KBRI, kata dia, siap menjadi platform penghubung untuk membantu mempertemukan potensi produk Indonesia dengan kebutuhan pasar di Kamerun.

Ekowisata Bondowoso Juga Dilirik

Selain sektor pertanian dan produk olahan, delegasi Kamerun disebut menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari pengembangan ekowisata atau eco-tourism di Bondowoso.

Ketertarikan ini membuka kemungkinan pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan potensi alam, pengembangan destinasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata berbasis lingkungan.

Bagi Bondowoso, peluang tersebut dapat menjadi pintu untuk memperkenalkan kekayaan alam sekaligus memperluas kerja sama di luar sektor perdagangan komoditas.

Meski demikian, peluang kerja sama itu masih membutuhkan tindak lanjut konkret. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu memetakan produk yang siap dipasarkan, memastikan standar kualitas, menghitung daya saing harga, serta mengidentifikasi kebutuhan pasar di Kamerun.

Jika ditindaklanjuti secara terarah, ketertarikan delegasi terhadap singkong, kopi, dan ekowisata dapat menjadi awal bagi Bondowoso untuk memperluas
Jejaring ekonomi internasional.

Tantangan berikutnya bukan hanya memperkenalkan potensi daerah, melainkan memastikan potensi tersebut mampu menjelma menjadi kerja sama yang berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

ilustrasi-stop-pungli

Bupati Bondowoso Terima Tas Kulit Sapi dari Delegasi Kamerun, Sarat Makna Budaya dan Kekuasaan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Kunjungan Delegasi Pemerintah Daerah Kamerun ke Kabupaten Bondowoso, Senin (19/10/2026), tidak hanya menjadi ajang penjajakan kerja sama di bidang pertanian dan perdagangan.

Momen tersebut juga diwarnai pertukaran cendera mata yang menarik perhatian.
Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, menerima sebuah tas berbahan kulit sapi dari delegasi Kamerun di Ruang Paringgitan, Pendopo Bagus Asra, Bondowoso.

Pemberian tersebut menjadi simbol persahabatan sekaligus bentuk penghormatan dalam pertemuan kedua pihak.

Delegasi Kamerun yang hadir terdiri atas Armand Yedi, Mayor of Bibemi; Germain Médard Belinga Evoune, Mayor of Diang; serta Patience Julie Ngo Mbihnum, Sekretaris Jenderal Pouma.

Cendera mata tersebut menarik perhatian karena tas tradisional di sejumlah wilayah Kamerun memiliki keterkaitan erat dengan identitas sosial, kewibawaan pemimpin, dan tradisi masyarakat setempat.

Dalam tradisi kerajaan di wilayah Grassfields, termasuk komunitas Bamileke dan Bamum, dikenal tas kehormatan yang digunakan oleh penguasa tradisional atau Fon, keluarga kerajaan, serta tokoh adat tertentu.

Tas tersebut dapat dibuat dari serat rafia yang dihiasi manik-manik atau menggunakan bahan kulit, bergantung pada tradisi dan jenis benda yang bersangkutan.

1791899701721

Dalam konteks budaya tersebut, tas tertentu tidak sekadar berfungsi sebagai wadah untuk membawa barang. Benda-benda khusus dapat merepresentasikan status sosial, prestise, dan kedudukan pemiliknya dalam tatanan adat.

Sejumlah tas upacara bahkan digunakan untuk membawa perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan seremonial dan tradisi masyarakat setempat.

Namun, makna khusus tas kulit sapi yang diberikan kepada Bupati Bondowoso diberikan sebagai lambang bahwa hanya penguasa yang bisa memilikinya.

Pemberian cendera mata ini menjadi bagian dari suasana diplomasi antardaerah yang membuka ruang bagi kedua pihak untuk saling mengenal, menghargai kebudayaan, dan membangun hubungan yang lebih erat.

Sebelumnya, kunjungan delegasi Kamerun ke Bondowoso juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi unggulan, seperti kopi Arabika dan Robusta, pertanian organik, serta pariwisata berbasis Ijen UNESCO Global Geopark.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada seremoni dan pertukaran cendera mata, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret di bidang perdagangan, pertanian, pengembangan pasar, dan pertukaran teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua wilayah.

ilustrasi-stop-pungli
123...949Halaman 1 dari 949
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih